 |
| Gubernur Mahyeldi. |
KABAMINANG.MY.ID – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah memastikan bahwa pemerintah provinsi tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, langkah tersebut diambil demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencari jalan lain untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak akan menambah beban masyarakat dengan menaikkan PBB. Justru kita mencari peluang pendapatan dari sektor lain, khususnya investasi,” ujar Mahyeldi, Minggu (17/8/2025).
Pernyataan ini disampaikan Mahyeldi di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah kini menaruh harapan besar pada investasi sebagai motor penggerak perekonomian. Sektor pariwisata disebut memiliki dampak berganda paling besar, mulai dari peningkatan kunjungan wisata, tumbuhnya UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja di bidang perhotelan dan transportasi. (Kata Sumbar)
Tidak hanya pariwisata, Sumbar juga membidik investasi besar di sektor industri. Gubernur bahkan mengajak PT Apical Group untuk memperluas pengolahan kelapa sawit di Sumbar dengan menyiapkan lokasi baru. Langkah ini diharapkan membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit daerah. (ANTARA)
Sejalan dengan komitmen hijau, Pemprov menargetkan investasi energi bersih senilai hingga Rp120 triliun. Program ini menjadi bagian dari rencana besar Green Province 2026, yang menitikberatkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan energi baru terbarukan lainnya. (Media Indonesia)
Pada Forum Investasi 2025, Mahyeldi juga menekankan pentingnya Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung pengembangan pusat data dan industri digital di Sumbar. Hal ini dianggap sebagai peluang besar untuk memperluas sektor unggulan menuju ekonomi berbasis teknologi. (Harian Singgalang)
Lebih jauh, Mahyeldi mengingatkan masyarakat agar tidak apriori menolak investor. Ia menyebut investasi justru membuka peluang kerja yang luas. Sebagai contoh, dalam program magang vokasi, sebanyak 192 dari 202 peserta langsung terserap menjadi karyawan tetap setelah menyelesaikan masa magangnya di perusahaan. (Padangkita)
Kebijakan tidak menaikkan PBB dan memilih jalur investasi ini dinilai sebagai strategi kompromi: di satu sisi menjaga kesejahteraan masyarakat, di sisi lain tetap mencari sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memastikan agar investasi yang masuk benar-benar produktif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Sumbar.
